Home » Jurnal Adil » PANCASILA DI DALAM PEMBUKAAN UUD 1945 BUKAN GRUNDNORM

PANCASILA DI DALAM PEMBUKAAN UUD 1945 BUKAN GRUNDNORM

ADIL:  Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1

Yogi Sumakto
Fakultas Hukum Universitas Yarsi

 Kata kunci : norma dasar (Grundnorm), hukum positif, hukum kodrat, Pancasila (lima prinsip).

 Keywords : basic norm (Grundnorm), positive law, natural law, Pancasila (Five Principles)

 Abstract

Pancasila (Five Principles) has been popularly known as the basic norm (Grundnorm) in Indonesia’s legal order as well as in Indonesia’s legal norm system. In fact, Pancasila has often been claimed as the source of origin of Indonesia’s entire norms of life, including ethical norms, moral norms, etc. Such a view finds its strongest supporters in two of Indonesia’s most prominent legal scholars: Roeslan Saleh and A. Hamid S. Attamimi. The paper attempts to deconstruct this established assumption. Retracing the theoretical concept of basic norm to the original source, which is none other than the thought of Hans Kelsen, the paper found that Pancasila cannot be classified as a basic norm. It turns out that the claim that Pancasila is a basic norm fails to meet the four criteria that Kelsen has outlined. First, a basic norm is not a norm ‘established’ by any highest legal organ. Second, basic norm is not a natural law. Third, basic norm gives objective legality to norms of the constitution without being dependent on the contents of the norms. Fourth, basic norm should conclude the hierarchy of norms. Therefore, the paper concludes that Pancasila is not a basic norm. Instead, Pancasila as it is contained in the Preamble to the 1945 Constitution should be classified as a positive law since it is established by a legal organ as well as a natural law due to its nature as principles that become the highest source of lower legal products.

 

Abstrak

Pancasila selama ini terlanjur dikenal sebagai norma dasar (Grundnorm) dalam tertib hukum Indonesia dan sistem norma hukum Indonesia . Bahkan lebih dari itu, Pancasila tidak hanya menjadi sumber asal suatu tertib hukum, tetapi juga sumber asal dari seluruh norma-norma kehidupan bangsa Indonesia, termasuk etika, moral, dan lain sebagainya. Pandangan ini terutama dibela keras oleh dua tokoh hukum Indonesia, Roeslan Saleh dan A. Hamid S.  Attamimi.  Tulisan ini berupaya membongkar asumsi yang sudah beruratakar tersebut. Dengan menelusuri langsung ke sumber teoretis konsep Grundnorm, yaitu pemikiran Hans Kelsen, tulisan ini menemukan bahwa Pancasila tidaklah masuk ke dalam kategori Grundnorm jika merujuk pada pemikiran asli Kelsen. Klaim Pancasila sebagai norma dasar ternyata tidak mampu memenuhi empat kriteria norma dasar Kelsen. Pertama, norma dasar bukanlah norma yang “ditetapkan”. Kedua, norma dasar bukan hukum kodrat. Ketiga, norma dasar memberikan keabsahan obyektif kepada norma-norma dari konstitusi tanpa terikat kepada isi norma-norma tersebut.  Keempat, norma dasar harus menutup hierarki norma. Oleh karena itu, tulisan ini menyimpulkan bahwa Pancasila bukanlah norma dasar sebagaimana sudah diyakini luas selama ini. Pancasila yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 justru lebih tepat dikatakan sebagai hukum positif karena sifatnya yang ditetapkan dan hukum kodrat (natural law) karena wataknya sebagai prinsip-prinsip sumber bagi produk-produk hukum di bawahnya.

Tags: