Home » Jurnal Adil » Politik Hukum Pembentukkan UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Politik Hukum Pembentukkan UU Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

ADIL:  Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1

 

Sulasi Rongiyati

Peneliti Madya Bidang Hukum Pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjend DPR RI

 

Kata kunci :  Politik Hukum, Pengadaan Tanah, UU No. 2 Tahun 2012

 

Keywords : Legal politics, land acquisition, Law No. 2/2012

 

Abstract

The Law No. 2/2012 on Land Acquisition Law for Public Facilities is essentially addressed by lawmakers to regulate the implementation of land acquisition for public facilities, to accommodate investors, and to provide the public with legal certainty. Under the law, the principle of balanced bargaining positions between land owners and government entity needing land is upheld. By clearly defining the terms ‘public interest or facilities’ and ‘compensation’, this assures legal certainty, respects public rights, and provides greater certainties and realizations towards public infrastructure projects going forward.

 

Abstrak

Politik hukum UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum merupakan arah kebijakan yang dibuat oleh pembentuk undang-undang dalam rangka menjembatani kebutuhan tanah untuk pembangunan kepentingan umum, kepentingan investor, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat pemegang hak atas tanah. Prinsip keseimbangan posisi tawar antara pemegang hak atas tanah dan instansi yang membutuhkan tanah guna menciptakan kepastian hukum, penghormatan terhadap hak-hak masyarakat, dan terselenggaranya pembangunan untuk kepentingan umum berusaha diwujudkan dalam rumusan substansi penting seperti definisi kepentingan umum dan ganti kerugian.

Tags: